Gaul Project's video: TEGAS PERNYATAAN RESMI PRESIDEN JOKOWI TENTANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Saudara Sebangsa Setanah tanah air pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual undang-undang Cipta kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur, dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi tersebut adalah penyederhanaan perizinan urusan persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha urusan dukungan riset dan inovasi urusan administrasi pemerintahan urusan, pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi, dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan Mengapa kita membutuhkan undang-undang Cipta kerja, ada sekitar 2,9 juta tenaga kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja Sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat sangat mendesak apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi covid 19 dan sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat dimana 39% berpendidikan Sekolah Dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya undang-undang Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran kedua dengan undang-undang Cipta kerja akan memudahkan masyarakat usaha mikro kecil buka usaha baru regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi pendaftaran saja alat simple pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah tidak ada lagi pembatasan modal minimum, pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya hanya 9 orang saja sudah bisa dibentuk, harapan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halal nya dibiayai pemerintah gratis, izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja ketiga undang-undang Cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini jelas karena dengan menyederhanakan dengan mengintegrasikan kedalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan di media sosial ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP upah minimum provinsi UMP, upah minimum kota Kabupaten Park minimum sektoral provinsi, upah minimum regional UMR tetap ada ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam ini juga tidak benar tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang Apakah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit khitanan, cuti kematian, cuti melahirkan tidak ada kompensasi nya saya tegaskan juga ini tidak benar, perusahan bisa PHK kapanpun secara sepihak tidak benar yang benar perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak dia juga pertanyaan mengenai Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang jaminan sosial tetap ada, yang juga sering diberitakan tidak benar ada mengenai dihapusnya AMDAL mengenai dampak lingkungan itu juga tidak benar AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi Anda yang ketat UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan berita mengenai undang-undang Cipta kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan ini juga tidak benar diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus di Kik sedangkan perizinan pendidikan Tidak diatur di dalam undang-undang Cipta kerja ini apa lagi pondok pesantren itu tidak diatur sama sekali dalam undang-undang Cipta kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah Bang Tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum kepentingan sosial kepentingan pembangunan nasional pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan serta reforma agraria ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki Bang tanah diberikan batas waktu ini yang penting disini jadi ada service level of agreement perijinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati saya perlu ditegaskan pula bahwa undang-undang Cipta kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan bulan setelah diundangkan kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah Iya Kinan melalui undang-undang Cipta kerja ini