Kemen PPPA's video: Pencegahan Perkawinan Anak

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Indonesia menduduki urutan tertinggi kedelapan di dunia dan kedua di ASEAN untuk perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Hak-hak anak, terutama anak perempuan, untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, hidup yang bebas dari kekerasan, pelecehan, dan ekploitasi, serta hak untuk tidak dipisahkan dari orangtua, menjadi terampas dan terabaikan oleh perkawinan anak. Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ada beberapa isu strategis terkait Perkawinan Anak. Angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi yaitu 11,2%. Angka kematian ibu dan bayi, stunting pada balita, dan kehamila yang tidak diinginkan juga tinggi. Bahkan kasus perceraian semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukan belum optimalnya pemahaman remaja tentang kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan calon pengantin. Arahan Presiden untuk melakukan upaya yang lebih konkrit untuk menangani permasalahan tersebut dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 angka perkawinan anak ditargetkan turun menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Pencegahan Perkawinan Anak juga menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hal tersebut menjadi tantangan berat dengan kondisi saat ini maraknya isu perkawinan anak yang menghambat tujuan program pembangunan perlindungan anak. Untuk dapat mencapai target tersebut tentu perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak, Kemen PPPA bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota akan mengadakan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak