Redaksi Publik's video: Dialog Terbuka Komisi Informasi Kalbar

RedaksiPublik.Com, Pontianak - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) menggelar kegiatan Dialog Terbuka bertajuk “Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat Tahun 2019”. Dialog Terbuka dengan tema “Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat Menuju Kalbar Informatif 2020” ini dilaksanakan di Aula Bilik Binaul Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalbar, pada Kamis (19/12/2019). Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, Syarif Muhammad Herry, mengungkapkan, KI Kalbar sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam upaya mengemban pelaksanaan amanah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Bahwa memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. “Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya serta melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara,” ujar Herry. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi pembuka kehidupan berbangsa dan bernegara yang informatif dan transparantif, sehingga harapan jaminan memperoleh informasi publik oleh konstitusi sebagaimana dimaksudkan diatas dapat terwujud. Perjalanan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang telah memasuki Periode Kedua, Periode 2018-2022 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 640/DISKOMINFO/2018 telah melaksanakan sejumlah aktifitas hingga akhir tahun 2019, termasuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalimantan Barat Tahun 2019 yang menetapkan sejumlah Badan Publik sesuai Kategori dalam Kualifikasi Informatif hingga Tidak Informatif. “Karenanya perlu dilaksanakan semacam “flash back” melihat perjalanan Kegiatan-kegiatan sepanjang tahun dalam bentuk diskusi kelompok terarah dengan melibatkan mitra-mitra kelembagaan untuk mendapatkan masukan-masukan konstruktif guna penyempurnaan dimasa yang akan datang,” kata Herry. Lebih lanjut Herry menyatakan, dengan adanya Dialog Terbuka ini diharapkan terbangunnya ingatan kolektif seluruh mitra-mitra kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat atas upaya-upaya Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2019. Selain itu, terinventarisasi temuan masalah-masalah kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 untuk menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran kegiatan di tahun 2020. Serta, menemukan simpul-simpul atas nilai-nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk kemudian dipetakan dan menjadi rekomendasi upaya-upaya berbentuk kegiatan yang lebih konstruktif di tahun 2020 yang akan datang. (R/Ndi)