Republik Merdeka TV's video: Tanya Jawab Cak Ulung Disuruh Kritik Tapi Siapkan Buzzer

Presiden Joko Widodo secara terbuka meminta masyarakat untuk lebih giat menyampaikan kritik dan masukan pada pemerintah. Sehari berselang Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi perlu kritik terbuka, pedas dan keras. Istana menyatakan bahwa kritik akan membuat arah pembangunan lebih terarah. Pernyataan Istana itu kontradiktif kalau merujuk pada realitas. Beberapa tokoh pun angkat bicara. Sudjiwo Tedjo misalnya dia meminta sebelum minta dikritik Jokowi sebaiknya menertibkan para buzzer yang kerap menyerang secara personal para pengkritiknya. Selain itu mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga sampai mengatakan dirinya diidentifikasi sebagai kadrunwati karena mengajak netizen untuk unfollow akun yang kerap hatespeech. Loyalis yang habis-habisan mendukung Jokowi pada 2014 lalu itu pun akhir-akhir ini nampak mendapat serangan dari para buzzer. Bahkan yang menjadi sorotan dua aktivis KAMI, Jumhur Hidayat dan Syahganda Naninggolan yang akhirnya dimejahijaukan dengan sangkaan Pasal 45 A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Tak berhenti disitu, politisi senior PDIP yang juga Ekonom Kwik Kian Gie mengaku tidak setakut saat ini untuk mengeluarkan pendapat. Alasannya, ia kerap diserang buzzer habis-habisan hingga menguak masalah pribadi. Ia juga membandingkan dengan era Pak Harto yang identik otoriter tapi dia leluasa menyampaikan kritik tajam di kolom Kompas. Sesi Tanya Jawab Cak Ulung persembahan Kantor Berita Politik RMOL kembali menghadirkan diskusi daring membahas pernyataan terbaru Jokowi Senin (8/2) lalu itu. Ajakan kritik dari orang nomor satu di republik ini menarik karena di sisi lain gerakan buzzer nampak sangat terstruktur operasinya. Diskusi daring akan dimulai pada: Hari taggal: Kamis (11/2/2021) Tema: Disuruh Kritik, Tapi Siapkan Buzzer Narasumber: 1. Waketum DPP Jokowi Mania Iradat Ismail 2. Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Andriyanto