Transparency International Indonesia's video: Peluncuran Hasil Penelitian: Mencegah Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU di Indonesia

Dalam upayanya untuk mencapai target dalam penanggulangan perubahan iklim, pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan skema pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik pada tahun lalu. Tingginya korupsi di Indonesia dan konflik kepentingan yang tidak diatur dengan tegas, membuat kebijakan pensiun dini PLTU rentan dikorupsi. Proses pensiun dini PLTU yang tertutup membuka peluang bagi praktik perdagangan pengaruh. Selain itu, kehadiran dan partisipasi aktor dan keuangan privat, membuka peluang bagi praktik korupsi di sektor swasta. Transparency International (TI) Indonesia telah melakukan penelitian mengenai potensi korupsi dalam skema pensiun dini PLTU. Bagaimanakah hasilnya? Saksikan dalam live streaming peluncuran hasil penelitian Mencegah Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU di Indonesia. Selamat menyaksikan!